Antara Jubah dan Kuasa Hukum: Dilema Moral Seorang Imam di Kasus TPPO Sikka

Romo Ephivanus Markus Nale Rimo, imam Keuskupan Maumere, tiba-tiba menjadi sorotan publik setelah diketahui tergabung dalam tim kuasa hukum pemilik Pub Eltras

Oleh: Albertus Dino

Katolik Terkini - Kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Sikka yang melibatkan belasan perempuan asal Jawa Barat bukan hanya persoalan hukum. Ia telah menjelma menjadi ujian moral bagi banyak pihak, termasuk Gereja Katolik setempat. Nama Romo Ephivanus Markus Nale Rimo, imam Keuskupan Maumere, tiba-tiba menjadi sorotan publik setelah diketahui tergabung dalam tim kuasa hukum pemilik Pub Eltras, Andi Wonasoba.

Sorotan itu bukan tanpa alasan. Romo Ephivanus, yang dikenal juga sebagai Epy Rimo, bukan sekadar imam biasa. Ia adalah Ketua Komisi Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (KPKC) Keuskupan Maumere, sebuah bidang pelayanan yang secara eksplisit bergerak di bidang advokasi persoalan sosial, keadilan, dan martabat manusia. Di luar peran pastoral, ia juga menjabat Direktur PT Krisrama, korporasi milik Keuskupan Maumere, yang sebelumnya tersangkut konflik lahan dengan masyarakat adat Nangahale.

Kini, keterlibatannya dalam pembelaan hukum pemilik tempat hiburan malam yang diduga menjadi lokasi praktik eksploitasi perempuan, menimbulkan pertanyaan serius, di manakah posisi moral seorang imam ketika ia berdiri di tengah pusaran kasus dugaan perdagangan manusia?

Fakta Kasus: Lebih dari Sekadar Hiburan Malam

Informasi yang beredar, melalui beberapa media lokal, menyebutkan bahwa sebanyak 13 perempuan asal Jawa Barat, berusia 15–26 tahun, direkrut sejak 2023 hingga 2025 untuk bekerja sebagai pemandu lagu. Namun dalam praktiknya, mereka diduga dipaksa melayani tamu di hotel, mengonsumsi minuman keras dalam jumlah besar, hingga melayani hubungan seksual, termasuk dengan oknum aparat, serta diancam denda Rp2,5 juta jika menolak.

Lebih memprihatinkan lagi, terdapat dugaan penghalangan keadilan. Pada 23 Januari 2026, para korban disebut dipaksa memberikan keterangan yang menguntungkan pihak pub di Polres Sikka, dengan ancaman denda besar jika tidak patuh.

Jika fakta-fakta ini terbukti, maka kasus ini bukan lagi sekadar pelanggaran administratif atau persoalan bisnis. Ini adalah perkara serius yang menyentuh martabat manusia, tubuh perempuan, serta luka sosial yang dalam.

Romo Epy menyatakan keterlibatannya sebagai bagian dari perannya di KPKC, yaitu mengadvokasi persoalan yang berkaitan dengan keadilan dan kehidupan sosial masyarakat. Pernyataan ini justru membuka ruang pertanyaan lebih luas. Advokasi macam apa yang dimaksud? Membela siapa? Dan dalam posisi apa?

Secara hukum, setiap orang berhak mendapatkan pembelaan. Prinsip praduga tak bersalah adalah fondasi sistem peradilan modern. Namun persoalannya bukan semata legalitas. Ini soal etika, integritas moral, dan persepsi publik terhadap Gereja.

Ketika seorang imam, yang juga menjabat Ketua KPKC, berdiri sebagai pembela pemilik bisnis yang diduga mengeksploitasi perempuan muda, publik tidak sekadar melihat seorang advokat menjalankan tugas profesionalnya. Publik melihat representasi Gereja. Publik melihat simbol moral. Dan simbol itu kini berada di ruang abu-abu.

Lebih jauh lagi, Gereja Katolik secara tegas dan konsisten menolak segala bentuk perdagangan manusia. Dalam banyak dokumen resmi, termasuk ajaran sosial Gereja dan seruan para Paus, TPPO dikategorikan sebagai kejahatan berat terhadap martabat manusia. Bagaimana mungkin seorang pemimpin komisi keadilan Gereja tampil sebagai pembela dalam kasus yang substansinya berlawanan dengan misi tersebut?

Imam: Profesi atau Panggilan?

Dalam dokumen Konsili Vatikan II, Presbyterorum Ordinis artikel 4–6, ditegaskan bahwa imam mengambil bagian dalam tiga tugas Kristus: sebagai nabi, imam, dan raja. Sebagai nabi, ia mewartakan kebenaran. Sebagai imam, ia menguduskan umat melalui sakramen. Sebagai raja, ia memimpin dan menggembalakan.

Namun kepemimpinan seorang imam tidak dapat dilepaskan dari dua fondasi sebelumnya, yaitu kebenaran dan sakramen. Seorang imam tidak dapat memimpin tanpa terlebih dahulu berdiri di atas kebenaran. Ia tidak dapat menggembalakan tanpa terlebih dahulu menunjukkan arah kepada Kristus.

Imam bukan sekadar pekerja sosial atau profesional hukum yang kebetulan tertahbis. Ia bertindak in persona Christi, terutama dalam Ekaristi dan Sakramen Tobat. Artinya, identitas imamatnya tidak pernah bisa dipisahkan dari peran publiknya. Di mana pun ia berdiri, di situlah wajah Gereja ikut terlihat.

Karena itu, ketika seorang imam memilih berdiri sebagai pembela dalam kasus yang secara moral problematik, pertanyaan yang muncul bukan sekadar “bolehkah?” tetapi “pantas dan bijakkah?”

Gereja selalu diajarkan untuk menghindari skandal yang menjadi batu sandungan bagi iman umat. Dalam konteks ini, sekalipun keterlibatan tersebut sah secara hukum, ia tetap berpotensi menimbulkan kebingungan, luka, bahkan kecurigaan di tengah umat.

Apalagi jika mengingat bahwa sebelumnya Romo Epy juga terlibat dalam konflik lahan yang menyeret umat dan aktivis pendamping hukum ke ranah pidana. Rangkaian peristiwa ini membentuk narasi publik yang tidak sederhana.

Pertanyaannya kini, apakah Gereja sedang kehilangan sensitivitas profetisnya? Ataukah ini sekadar kegagalan menafsir dampak moral dari sebuah pilihan profesional?

Menimbang Ulang Prioritas Pelayanan

Seorang imam dipanggil pertama-tama untuk membawa umat kepada Kristus dan mengantar mereka menuju keselamatan. Tugas sosial dan advokasi memang bagian dari misi Gereja. Namun advokasi itu harus selalu berpihak pada korban, pada yang lemah, pada mereka yang martabatnya direndahkan.

Dalam kasus dugaan TPPO di Kabupaten Sikka ini, siapakah yang paling lemah? Siapakah yang paling membutuhkan suara kenabian Gereja?

Di tengah jeritan para korban, yang jika benar dipaksa, diancam, dan dieksploitasi, Gereja semestinya tampil sebagai pelindung, bukan sebagai figur yang terlihat berada di sisi kekuatan modal dan kuasa.

Kasus ini bukan hanya ujian bagi satu imam. Ini adalah ujian bagi Keuskupan Maumere dan Gereja lokal secara keseluruhan: bagaimana menjaga integritas moral di tengah kompleksitas peran sosial para imam.

Gereja tidak anti-hukum. Gereja juga tidak menolak hak setiap orang untuk dibela. Namun Gereja dipanggil untuk lebih dari sekadar benar secara legal. Gereja dipanggil untuk menjadi terang moral. Dan terang itu akan kehilangan daya cahayanya jika ia terlalu lama berdiri di wilayah abu-abu.(AD)