Gereja Katolik dan Masa Depan PMKRI

	Ferdinandus Wali Ate	- Calon Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI Periode 2026–2028

OPINI - Katolik Terkini - Bangsa ini sedang menghadapi paradoks yang tidak sederhana. Di satu sisi, kemajuan teknologi melaju dengan kecepatan yang belum pernah terjadi dalam sejarah manusia. Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), transformasi digital, dan arus informasi tanpa batas telah membuka peluang besar bagi peradaban. 

Namun di sisi lain, kita justru menyaksikan gejala kemunduran dalam ruang etika. Hoaks diproduksi lebih cepat daripada kebenaran, ujaran kebencian lebih mudah viral dibandingkan dialog, politik uang masih menjadi jalan pintas menuju kekuasaan, sementara korupsi tetap menggerogoti kepercayaan publik terhadap institusi negara. Kemajuan teknologi ternyata tidak otomatis melahirkan kemajuan moral.

Di tengah kenyataan tersebut, Gereja Katolik dipanggil untuk kembali menemukan makna terdalam dari kehadirannya. Gereja tidak boleh berhenti menjadi sekadar ruang liturgi yang ramai pada hari Minggu, tetapi harus menjadi rumah pembentukan manusia seutuhnya. Sebab iman yang sejati tidak berhenti di altar, melainkan menjelma menjadi keberanian untuk menghadirkan kasih di tengah dunia yang terluka.

Di sinilah relevansi Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) menemukan makna sejarahnya. Sejak awal kelahirannya, PMKRI bukan hanya organisasi kader mahasiswa, melainkan ruang pembentukan pemimpin yang memadukan iman, ilmu pengetahuan, dan pengabdian kepada bangsa. PMKRI lahir bukan untuk mengejar jabatan, melainkan membentuk karakter. Ia tidak dibangun untuk menghasilkan politisi semata, tetapi melahirkan negarawan. Perbedaan antara keduanya sangat mendasar. Politisi sering kali memikirkan pemilu berikutnya, sedangkan negarawan memikirkan generasi berikutnya.

Karena itu, arah gerak PMKRI pada masa depan tidak boleh hanya berorientasi pada dinamika organisasi internal atau kontestasi kepemimpinan semata. PMKRI harus kembali sebagai laboratorium kader anak muda yang berpijak pada nilai-nilai Gereja sekaligus menjawab tantangan zaman.

Hal pertama yang perlu ditegaskan ialah menjadikan Gereja sebagai rumah pembinaan iman, karakter, dan intelektualitas. Gereja bukan sekadar institusi religius, tetapi komunitas yang melahirkan manusia-manusia yang mampu mengintegrasikan iman dengan akal budi. Santo Yohanes Paulus II pernah mengingatkan bahwa iman dan akal budi adalah dua sayap yang mengangkat manusia menuju kebenaran. Tanpa iman, intelektualitas kehilangan arah moralnya. Sebaliknya, tanpa intelektualitas, iman mudah jatuh menjadi fanatisme yang miskin refleksi.

Karena itu, kader PMKRI tidak cukup hanya piawai berdiskusi mengenai doktrin sosial Gereja ataupun fasih mengutip berbagai ensiklik kepausan. Mereka harus mampu menerjemahkan nilai-nilai tersebut menjadi tindakan nyata dalam kehidupan publik. Gereja yang hidup bukanlah Gereja yang hanya pandai berbicara tentang kasih, melainkan Gereja yang menghadirkan kasih itu sendiri.

Kasih, dalam pemahaman Kristiani, bukanlah perasaan sentimental yang berhenti pada simpati. Kasih merupakan tindakan yang mengubah kehidupan. Ia hadir ketika seseorang memilih melayani daripada dilayani, memberi daripada menerima, serta merangkul mereka yang selama ini berada di pinggiran kehidupan sosial. Sebagaimana ditegaskan Paus Fransiskus, Gereja dipanggil menjadi "rumah sakit lapangan" yang hadir di tengah luka-luka masyarakat, bukan benteng eksklusif yang menjauh dari realitas.

Maka, menghidupi kasih melalui aksi nyata harus menjadi wajah utama kaderisasi PMKRI. Gerakan sosial, pemberdayaan masyarakat, advokasi terhadap kelompok rentan, pelayanan kepada kaum miskin, pendampingan anak-anak, hingga keterlibatan dalam persoalan lingkungan hidup bukanlah aktivitas tambahan, melainkan ekspresi konkret dari iman yang bekerja melalui kasih.

Namun, zaman juga menghadirkan tantangan baru yang tidak pernah dibayangkan para pendiri PMKRI beberapa dekade lalu, yakni revolusi digital. Kehadiran Artificial Intelligence telah mengubah cara manusia berpikir, bekerja, belajar, bahkan mengambil keputusan. AI dapat menjadi alat yang mempercepat kemajuan ilmu pengetahuan, meningkatkan pelayanan publik, membantu dunia pendidikan, kesehatan, hingga tata kelola pemerintahan. Tetapi AI juga dapat menjadi instrumen manipulasi informasi, pengawasan yang tidak etis, bahkan memperbesar ketimpangan apabila digunakan tanpa tanggung jawab.

Karena itu, kader PMKRI tidak boleh bersikap anti-teknologi, tetapi juga tidak boleh menjadi penyembah teknologi. Teknologi harus dipandang sebagai sarana, bukan tujuan. Nilai kemanusiaan harus tetap menjadi pusatnya.

Pemanfaatan AI secara bijaksana berarti memastikan bahwa setiap inovasi digital selalu diarahkan bagi kesejahteraan bersama (bonum commune), bukan semata-mata keuntungan ekonomi atau kepentingan politik jangka pendek. Kecerdasan buatan boleh berkembang semakin canggih, tetapi kebijaksanaan manusia tidak boleh tertinggal.

Dalam konteks itulah literasi digital menjadi kebutuhan mendesak. Dunia digital bukan hanya ruang berbagi informasi, tetapi juga arena pertarungan narasi. Kebenaran sering kali kalah oleh sensasi. Fakta dikalahkan oleh algoritma. Emosi lebih mudah menguasai ruang publik dibandingkan argumentasi rasional.

Maka menjadi kader PMKRI pada abad ini berarti menjadi pelopor literasi digital. Literasi digital tidak cukup dipahami sebagai kemampuan menggunakan perangkat elektronik. Lebih dari itu, ia adalah kemampuan berpikir kritis, memverifikasi informasi, membangun budaya dialog, serta berani melawan hoaks, ujaran kebencian, fitnah, dan disinformasi yang mengancam persatuan bangsa.

Kebenaran, sebagaimana diajarkan dalam tradisi Kristiani, bukanlah sesuatu yang diproduksi oleh mayoritas, melainkan sesuatu yang harus terus dicari dengan kerendahan hati. Oleh sebab itu, keberanian melawan disinformasi sejatinya merupakan bagian dari panggilan moral seorang kader Katolik.

Di sisi lain, demokrasi Indonesia juga sedang menghadapi ujian serius. Politik uang masih menjadi penyakit kronis yang merusak kualitas kepemimpinan bangsa. Demokrasi kehilangan makna ketika suara rakyat diperdagangkan. Pemilu tidak lagi menjadi arena pertarungan gagasan, tetapi transaksi kepentingan.

Money politics bukan hanya persoalan hukum, melainkan persoalan moral. Ketika suara dapat dibeli, sesungguhnya martabat manusia sedang dijual. Ketika kekuasaan diperoleh melalui transaksi, maka jabatan bukan lagi dipahami sebagai amanah, melainkan investasi yang harus dikembalikan melalui berbagai cara, termasuk korupsi.

Di sinilah PMKRI harus mengambil posisi yang tegas. Organisasi ini tidak boleh memberi ruang sedikit pun terhadap praktik politik uang, baik di dalam kehidupan organisasi maupun dalam ruang politik nasional. Integritas bukan slogan yang dipasang pada spanduk, melainkan disiplin moral yang diuji ketika tidak ada seorang pun yang melihat.

Korupsi pada hakikatnya bukan hanya pencurian terhadap uang negara. Korupsi adalah pengkhianatan terhadap harapan rakyat. Ia merampas hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, mengurangi akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, memperburuk kualitas infrastruktur, dan memperlebar jurang ketimpangan sosial. Karena itu, perjuangan melawan korupsi sejatinya adalah perjuangan membela martabat manusia.

Komitmen terhadap keadilan sosial juga tidak boleh berhenti pada retorika. Gereja melalui ajaran sosialnya selalu menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan. Kemajuan ekonomi yang mengorbankan kaum miskin bukanlah kemajuan. Pertumbuhan yang merusak lingkungan bukanlah pembangunan. Sebab bumi bukan warisan dari nenek moyang semata, melainkan titipan bagi generasi yang akan datang.

Ensiklik Laudato Si' mengingatkan bahwa krisis ekologis sesungguhnya merupakan krisis moral. Ketika manusia mengeksploitasi alam tanpa batas, pada saat yang sama manusia sedang menghancurkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, keberpihakan kepada lingkungan hidup merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan iman.

PMKRI harus berada di garis depan dalam memperjuangkan keadilan ekologis, membela masyarakat adat, melindungi sumber daya alam, serta memastikan bahwa pembangunan selalu berpihak kepada manusia dan keberlanjutan lingkungan.

Pada akhirnya, seluruh gagasan tersebut bermuara pada satu kata yang sederhana namun sangat sulit diwujudkan, yaitu integritas. Integritas adalah kesatuan antara apa yang dipikirkan, diucapkan, dan dilakukan. Dunia tidak sedang kekurangan orang pintar. Dunia justru sedang merindukan manusia-manusia yang dapat dipercaya.

Dalam masyarakat yang semakin terpolarisasi, kader PMKRI juga harus menjadi teladan dialog. Perbedaan bukan alasan untuk saling meniadakan. Keberagaman bukan ancaman, melainkan kekayaan bangsa Indonesia. Dialog bukan tanda kelemahan, tetapi ekspresi kedewasaan.

Sebagaimana ditegaskan filsuf Martin Buber, manusia baru sungguh menjadi manusia ketika ia mampu mengatakan "Aku dan Engkau", bukan "Aku melawan Engkau". Dalam dialog, kita menemukan bahwa lawan bicara bukan musuh yang harus dikalahkan, melainkan sesama manusia yang memiliki martabat yang sama.

Karena itu, arah gerak PMKRI pada masa mendatang harus melahirkan kader-kader yang bukan hanya cerdas secara intelektual, matang secara spiritual, dan tangguh secara organisatoris, tetapi juga memiliki keberanian moral untuk berdiri di pihak kebenaran, meskipun harus berjalan sendirian.

Indonesia tidak membutuhkan lebih banyak orang yang sekadar pandai berbicara tentang perubahan. Indonesia membutuhkan manusia-manusia yang bersedia menjadi perubahan itu sendiri. Gereja telah menyediakan fondasi imannya. Bangsa telah menyediakan ruang pengabdiannya. Kini, sejarah menunggu apakah PMKRI masih bersedia menjadi sekolah integritas bagi Indonesia, atau justru larut dalam arus pragmatisme zaman.

Pilihan itu akan menentukan bukan hanya masa depan organisasi, melainkan juga kualitas kepemimpinan Indonesia pada dekade-dekade mendatang. Sebab sejarah selalu mencatat bahwa peradaban besar tidak pernah dibangun oleh mereka yang mengejar kekuasaan semata, melainkan oleh mereka yang memilih setia pada nilai, meskipun jalan itu lebih sunyi. Di sanalah PMKRI menemukan panggilannya: menjadi garam yang memberi rasa, terang yang memberi arah, dan hati nurani yang terus menjaga Indonesia agar tidak kehilangan jiwanya.

Penulis:  Ferdinandus Wali Ate

Calon Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI Periode 2026–2028

Presidium Hubungan Luar Negeri PP PMKRI Periode 2024–2026