Munas XVII ISKA: Mengawal IKN dalam Semangat Keadilan dan Kesejahteraan bagi Semua

BALIKPAPAN, Katolik Terkini - Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan transformasi pembangunan nasional menjadi salah satu perhatian utama Musyawarah Nasional (Munas) XVII Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA). Forum yang berlangsung di Hotel Novotel Balikpapan, Kalimantan Timur, 11–13 September 2026, tersebut menekankan pentingnya memastikan pembangunan nasional berjalan seiring dengan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan.

Munas XVII ISKA secara resmi dibuka pada Jumat (11/9/2026) dan dihadiri ratusan delegasi yang terdiri dari sarjana, akademisi, serta profesional Katolik. Mereka berasal dari 25 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan lebih dari 150 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) ISKA di berbagai wilayah Indonesia, termasuk perwakilan dari sejumlah provinsi di Sumatra.

Mengusung tema “Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan bagi Semua”, Munas XVII menjadi ruang konsolidasi gagasan untuk merumuskan kontribusi kaum cendekiawan Katolik terhadap berbagai tantangan pembangunan nasional.

Rangkaian pembukaan Munas diawali dengan Perayaan Ekaristi yang dipimpin Uskup Agung Samarinda, Mgr. Yustinus Hardjosusanto, MSF.

Agenda kemudian dilanjutkan dengan Orasi Kebangsaan yang membahas isu keadilan politik dan jaminan sosial nasional. Sesi tersebut menghadirkan Peneliti CSIS Dominique Nicky Fahrizal, S.H., M.H., M.Sc., serta Dewan Pengawas BPJS Kesehatan RI Drs. Agung Pambudi, M.M.

Dalam forum tersebut, pembangunan IKN di Kalimantan Timur dipandang tidak semata-mata sebagai pembangunan kawasan fisik, tetapi juga sebagai momentum untuk mengevaluasi pola pembangunan nasional yang selama ini dinilai cenderung sentralistik.

Persoalan pemerataan sumber daya manusia (SDM), akses ekonomi, serta keterlibatan masyarakat lokal menjadi perhatian. Tantangan tersebut juga dipandang relevan bagi daerah-daerah lain di Indonesia, termasuk kawasan Sumatra yang turut menjadi bagian dari jejaring organisasi ISKA.

Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas masyarakat.

“Pembangunan fisik yang megah harus berjalan selaras dengan tegaknya keadilan sosial dan terwujudnya kesejahteraan yang merata. Masyarakat daerah tidak boleh sekadar menjadi penonton, melainkan harus menjadi aktor utama yang kompeten.”

Menurut Bagus, pemerintah daerah berfokus pada peningkatan mutu SDM melalui sejumlah program, antara lain sertifikasi keahlian, literasi digital, serta penguatan layanan kesehatan.

Ia juga menilai kontribusi kaum cendekiawan, termasuk jejaring sarjana Katolik dari berbagai daerah, diperlukan untuk membangun kolaborasi dengan pemerintah dalam mempercepat peningkatan kualitas SDM secara berkelanjutan.

Selain isu pembangunan, Munas XVII ISKA turut mengangkat persoalan integritas kaum intelektual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Forum tersebut menekankan bahwa pendidikan dan kecerdasan tidak cukup apabila tidak disertai keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat dan martabat manusia.

Indonesia, menurut gagasan yang berkembang dalam Munas, tidak hanya membutuhkan orang-orang berpendidikan tinggi, tetapi juga kaum intelektual yang memiliki keberanian untuk mengubah pengetahuan menjadi bentuk pelayanan kepada masyarakat.

Keahlian juga diharapkan tidak berhenti sebagai modal pribadi maupun profesional, tetapi digunakan untuk menjawab persoalan publik. Dalam konteks tersebut, ISKA mendorong lahirnya kader yang kritis sekaligus rendah hati, memiliki keberanian, namun tetap mengedepankan semangat pelayanan.

Munas XVII juga menjadi forum untuk mengevaluasi perjalanan organisasi selama empat tahun terakhir.

Ketua Umum Presidium Pusat ISKA periode 2022–2026, Luky Yusgiantoro, mengatakan sejumlah agenda utama Munas meliputi pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepengurusan, perumusan AD/ART, penyusunan Garis-Garis Besar Program Kerja (GBPK), serta pemilihan Ketua Umum ISKA periode 2026–2030.

“Isu keadilan dan kesejahteraan yang kita angkat diharapkan mewarnai kepengurusan berikutnya. Kita ingin organisasi ini bergerak aplikatif dan responsif terhadap tantangan bangsa,” ujar Luky.

Proses pemilihan kepemimpinan baru akan mengedepankan mekanisme musyawarah untuk mufakat. Mekanisme tersebut dinilai sejalan dengan semangat organisasi yang mengutamakan inklusivitas, solidaritas, dan persatuan.

Untuk memperkuat pemahaman terhadap dinamika pembangunan di lapangan, peserta Munas XVII ISKA dijadwalkan melakukan kunjungan kerja dan peninjauan langsung ke kawasan IKN pada Sabtu (12/9/2026).

Kunjungan tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai agenda seremonial. ISKA ingin membuka peluang kolaborasi yang lebih konkret antara kaum cendekiawan dari berbagai daerah, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Melalui Munas XVII, ISKA menempatkan isu pembangunan IKN dalam perspektif yang lebih luas: bukan hanya mengenai pembangunan pusat pemerintahan baru, tetapi juga tentang bagaimana transformasi tersebut dapat menghadirkan pemerataan kesempatan, penguatan SDM daerah, serta kesejahteraan yang dirasakan masyarakat secara lebih luas.

Dengan demikian, pembangunan Indonesia masa depan diharapkan tidak hanya menghasilkan perubahan secara fisik, tetapi juga menghadirkan keadilan sosial yang menjadi manfaat bersama bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Kontributor: Andreas Daris Awalistyo