Prapaskah, Sirkulasi Elite Agama, dan Teladan Kepemimpinan

Oleh: A Jefrino-Fahik - Umat Katolik, alumnus STF Driyarkara dan UI

Katolik Terkini - Masa prapaskah, yang dimulai dengan Rabu Abu, dirayakan setiap tahun oleh umat Katolik di seluruh Indonesia. Namun, perayaan itu lebih mirip ritual nasional ketimbang kesempatan untuk memikirkan kembali dengan sungguh-sungguh krisis internal Gereja Katolik tahun-tahun belakangan.

Penolakan jabatan kardinal oleh Mgr. Paskalis Bruno Syukur, OFM (PBS) diikuti pengunduran dirinya dari kursi episkopal, Senin (19/01/2026) meninggalkan spekulasi tentang dinamika kekuasaan agama yang tidak sehat. Aksi 1000 lilin di depan Nunciatura Apostolik, Selasa (10/02/2026) merupakan salah satu respons simbolik umat Katolik tentang hal itu. Namun, tidak kelihatan ada suatu kecemasan tentang akibat yang mungkin mendera kehidupan umat Katolik di Indonesia, apabila keadaannya dibiarkan statis tanpa penjelasan, perubahan, dan pembenahan.

Tulisan ini mendiskusikan sejumlah hal: Makna Gereja sebagai lembaga sosial dan posisi kritik dalam Gereja; sirkulasi elite dalam Gereja; makna kepemimpinan serta rekomendasi.

Lembaga sosial dan Kritik Publik

Gereja Katolik ialah lembaga sosial yang melibatkan kepercayaan dan praktik terhadap hal-hal yang dianggap sakral. Sebagai lembaga sosial, tata kelola Gereja niscaya mengandung dasar sosiologis yang universal, yaitu untuk menciptakan pembagian kerja yang rasional, memungkinkan hirarki kewenangan, dan menciptakan prinsip hukum yang diharapkan berdampak pada institusi yang sehat dan solidaritas umat.

Hal yang membedakan Gereja sebagai institusi sosial dengan institusi yang lain bukan pada tujuan manajamen birokrasi, tetapi pada cara-cara dan makna yang dipahami dan ditempuh untuk mencapai tata institusi agama dan tata sosial yang sehat. Sebagai institusi sosial, tidak ada lembaga agama di atas bumi yang kebal terhadap kesalahan tata kelola birokrasi akibat kinerja buruk elite-elitenya, termasuk Gereja Katolik.

Dengan demikian, tidaklah dapat dibenarkan bahwa dalam Gereja Katolik yang mengindahkan sikap taat menafikan kritik dan koreksi publik, apalagi kinerja organ-organnya dengan jelas jauh dari tujuan di atas. Regulasi kanonik menegaskan, tiap pribadi Katolik yang memiliki pengetahuan, kompetensi, dan keunggulan tertentu, terikat kewajiban untuk menyampaikan kepada umat beriman lainnya dan gembala Gereja hal-hal menyangkut masalah institusi (Kan. 212, ay 2 & 3). Sebaliknya, elite Gereja semestinya merespons kegelisahan, harapan, dan kecemasan umat sebagai bagian integral dari dinamika menggereja (GS. art 1).

Di Indonesia, kedudukan kritik publik dalam Gereja Katolik memang belum sepenuhnya diterima secara wajar dalam masyarakat. Pasalnya, sebagian umat Katolik masih melihat masalah internal Gereja sebagai hal yang bersifat eksklusif, sehingga dianggap tabuh bila melibatkan intervensi umat atau diumbar ke ruang publik. Sementara itu, elite Gereja masih menderita apa yang Paus Fransiskus sebut klerikalisme, yaitu suatu patologi dalam kehidupan kaum klerus yang secara struktural hirarkis mematok dirinya sebagai tiang kebenaran tunggal.

Dua gejala itu secara tak sengaja memperlakukan seorang klerus sebagai produsen atau entrepreneur kebenaran, sedangkan umat hanya sebagai konsumennya.

Semua ini membuat seorang Katolik seringkali menyamakan secara naif keputusan elite Gereja secara personal dengan kebijaksanaan dan ajaran Gereja secara institusional. Padahal kebijaksanaan dan ajaran Gereja tidaklah persis sama dengan kebijaksanaan dan keputusan elite-elitenya. Kebijaksanaan dan ajaran Gereja menujuk disposisi kebenaran iman yang bersifat mutlak dan universal, sedangkan kebijaksanaan dan keputusan elite Gereja berkaitan dengan disposisi batin tiap pribadi dengan seluruh dinamika kehidupan, keterbatasan serta kepentingan insaninya.

Gejala ini rupanya berhubungan dengan psikologi sosial dalam masyarakat kita yang lebih mudah percaya dan pemisif pada suatu hal daripada membuat jarak dan memeriksanya secara kritis. Maka, janganlah kita terlalu heran kalau suatu keputusan yang diambil oleh elite Gereja akan selalu dipandang benar, bahkan keputusan itu nyata meringkus martabat orang dan mencederai keadilan publik.

Padahal kalau sedikit kritis, pertanyaan sederhana untuk menguji apakah keputusan elite Gereja selalu benar ialah mengapa dalam birokrasi internal Gereja yang dianggap bijaksana, unik, dan rahasia, sebagian klerus merasa amat mendesak mengumbar masalah hirarkis yang semestinya disembunyikan? 

Ekshibisionisme social

Dalam Gereja, sebagian klerus kita sesungguhnya mengalami apa yang dapat disebut eksebisionisme sosial. Ekshibisionisme sosial ialah suatu kelainan mental seseorang yang gemar mengumbar hal-hal yang sepatutnya disembunyikan secara hukum dan sosial.

Contohnya, uskup yang dianggap menyelewengkan jabatan episkopal, alih-alih ditutupi, sebagian klerus malah memamerkan dosa-dosanya secara amat mencolok ke tengah masyarakat dengan tindakan yang tidak legal secara hukum dan tidak halal secara moral, sehingga memicu demagogi publik.

Kalau klerus yang cukup cakap akan berbuat sebaliknya karena ia sadar institusinya memiliki kanal internal sendiri, yang secara struktural hirarkis berdaulat dan sudah teruji oleh waktu. Ia tidak mungkin melakukan tindakan yang malah berbalik arah melanggar hukum sipil dan hukum kanonik yang meniscayakan langkah yang hati-hati (Kan 1939 ay 1 dan Kan 1390-1391).

Namun dewasa ini, ekshisbisionisme sosial itulah yang rupanya menjadi suatu anomali dalam tubuh Gereja Katolik kita karena dengannya seorang imam bisa menekan atau bahkan menggulingkan seorang uskup atau calon kardinal dari kursi episkopal.

Sebagai orang Katolik, hal itu tentu terdengar nonsense. Kita tahulah bahwa dalam Gereja Katolik yang bersifat hirarkis, uskup atau calon kardinal (higher stratum) tidaklah mungkin dijatuhkan oleh seorang imam yang adalah bawahannya (lower stratum), apalagi relasi keduanya terikat oleh suatu kontrak sosial yang secara tradisional meniscayakan ketaatan mutlak dari pihak bawahan. Lalu, bagaimana hal itu mungkin terjadi?

Sirkulasi elite 

Dalam perspektif Pareto (1991), gejala itu tidaklah mustahil. Elite kekuasaan yang dianggap telah gagal menjaga stabilitas sosial niscaya memberi ruang bagi terjadinya sirkulasi elite. 

Proses sirkulasi elite itu terjadi dalam dua siasat dalam struktur internal para elite, yaitu tekanan/paksaan (forse) dan persuasi (persuasion). Yang pertama ialah siasat yang digunakan oleh para elite untuk merebut dan mengamankan kekuasaan, sedangkan yang lain untuk memberikan justifikasi logis sekaligus legitimasi atas tindakan pertama.

Dalam masalah PBS, kita dapat menunjuk hadirnya beberapa elite Gereja, antara lain para suster SFS, imam dan kuria Keuskupan Bogor, serta Visitator Apostolik dan Nunsius.

Secara hirarkis, para suster SFS serta imam dan kuria Keuskupan Bogor tidaklah mungkin mengendalikan keputusan dan pilihan-pilihan PBS, apalagi merebut dan mengamankan kursi episkopal, jika bahkan mereka memiliki basis material dan intelektual yang kuat.

Golongan elite di atas hanya bisa berdaya apabila membangun koneksi sosial dan konsolidasi struktur dengan aktor atau pihak yang secara otoritatif berkuasa (force) dan secara kreatif membentuk dan memperkuat jejaring sosial yang luas untuk membangun opini publik (persuasion). 

Yang pertama, haruslah the power elite (Mills, 2000) yang tidak hanya memiliki basis material dan intelektual, tetapi juga terutama memiliki apa yang Mosca (1939) sebut moral superiority sehingga mampu melakukan tekanan dan persuasi. Sedangkan yang kedua dapat dilakukan dengan membangun konsolidasi internal, menciptakan narasi atau ideologi baru, serta mengeksploitasi ketidakpuasan publik untuk mendiskreditkan elite lama (Pareto, 1991).

Dalam masalah PBS, siasat yang pertama tampak dalam deskripsi ini. Jabatan dengan modal sosial paling komplet, terutama moral superiority ialah Visitator Apostolik dan Nunsius. Superioritas moral itu berasal dari dan terpusat pada Paus Leo IV di Vatikan sebagai pemberi mandat, dan karena itu menjadi representasi Tahta Suci atau Gereja universal. Secara otoritatif keduanya dapat menggunakan posisi dan kekuasaan moral itu untuk melakukan dan atau tidak melakukan tekanan dan persuasi terhadap PBS.

Sementara itu, siasat yang kedua dengan jelas ditunjuk. Beredarnya surat yang berisi tuduhan terhadap PBS berhasil mengeksploitasi ketidakpuasan publik sehingga memicu sinisme luas dan mediskreditkan pribadi PBS. Selain itu, siasat para suster SFS yang membentuk framing pengusiran oleh PBS dan dipublikasikan di media sosial adalah juga efektif memantik demagogi publik. Sebagian umat Keuskupan Bogor bahkan memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan persuasi lebih jauh melalui kanal-kanal media sosial.

Ingat, Gereja Katolik ialah institusi sosial yang menjalankan kekuasaan secara hirarkis. Keputusan hanya dapat dibuat oleh atasan (the top) dan dijalankan oleh bawahan (handed down). Operasionalisasi tekanan dan persuasi baik vertikal maupun horisontal hanya dapat optimal bila terjadi dalam skema top down decesions, dan bukan sebaliknya. 

Karena itu, bagaimana tekanan dan persuasi itu akhirnya sukses menjatuhkan PBS? Dalam terang pemikiran Pareto, jawabannya kira-kira begini: tekanan dan persuasi yang berasal dari para suster SFS, imam, kuria, dan umat Keuskupan Bogor terhadap PBS hanya bisa optimal jika dan hanya jika dikembalikan pada dan ditopang oleh otoritas moral final dalam struktur puncak hirarki Gereja Katolik partikular, yaitu Visitator Apostolik dan Nunsius. Tanpa otoritas itu, sirkulasi elite dalam struktur internal Gereja Katolik unthinkable.

Dalam situasi ini, di mana hukum kasih? Dalam terang kekuasaan, tidak ada hukum kasih, apalagi khotbah moral. Kekuasaan by nature diperoleh dan dipertahankan dalam ruang sentimen instingtual. 

Karena itu, pertanyaan kita: apakah PBS gagal menjaga stabilitas sosial sehingga sirkulasi elite ialah suatu pilihan logis dan niscaya? Ingat, penggunaan force dan persuasion dalam pemikiran Pareto bukan mutlak dalam kondisi instabilitas sosial, tetapi juga untuk merebut atau mendongkel rezim yang sedang berkuasa. 

Maka, kalau situasi di atas hendak ditinjau kembali dengan sungguh-sungguh, sebuah pertanyaan yang dapat mengetes tepat tidaknya proses sirkulasi elite dalam masalah PBS ialah dengan melihat dan menguji apakah praktik penggunaan force dan persuasion benar-benar sesuai dengan prosedur-prosedur hukum kanonik dan hukum sipil yang mensyaratkan kebijaksanaan dan kerahasiaan atau malah meringkusnya? 

Seluruh uraian terdahulu memperlihatkan bahwa penggunaan force dan persuasion oleh elite Gereja tidak hanya menabrak akal sehat, tetapi juga terutama melanggar regulasi Gereja. Lalu, bagaimana memahami masalah ini?

Kepemimpinan

Mundurnya PBS dari jabatan episkopal memperlihatkan contoh bagaimana kepemimpinan bekerja, dan bukan kekuasaan. Kepemimpinan memang mensyaratkan kekuasaan, tetapi kepemimpinan tidak persis sama dengan kekuasaan. Basis kekuasaan ialah kepentingan, sementara inti kepemimpinan adalah tanggung jawab.

Seorang yang sangat haus kekuasaan tidak melihat kekuasaan sebagai sarana tetapi sebagai kepemilikan (power as posession). Karena itu, ia sulit mengambil jarak dan bahkan membuat dirinya identik dengan kekuasaan. Sedangkan, seorang pemimpin tidak melihat kekuasaan sebagai tujuan tetapi hanya sebagai sarana. Ia sanggup membuat jarak dari kekuasaan sehingga melihatnya tidak sebagai kepemilikan, tetapi sebagai tanggung jawab.

PBS mengaku melepas jabatannya bukan dengan rasa kehilangan, bukan juga dengan rasa bersalah, melainkan dengan kebebasan hati dan demi keutuhan Gereja. PBS memberi teladan bahwa kekuasaan ialah tanggung jawab etis, bukan problem teknis mempertahankan kepentingan hirarkis.

Rekomendasi

Untuk itu, masa prapaskah tahun ini mesti direfleksikan sebagai kesempatan untuk membenahi struktur internal Gereja Katolik di Indonesia.

Pertama, Gereja yang mendengar. Sebagai lembaga sosial yang rentan terhadap kesalahan, Gereja Katolik harus berani mengoreksi dirinya. Kritik dan masukan dari umat untuk perbaikan Gerejanya perlu dipandang sebagai seruan profetis, kepedulian etis, dan bukan beban teknis. Saling mendengarkan membuat Gereja tumbuh makin dewasa.

Kedua, pertobatan nalar. Umat harus berani menunda suatu keputusan yang disodorkan oleh elite Gereja dan memeriksanya sebelum diterima sebagai kebenaran. Sikap ini tidak hanya membuat seseorang dewasa secara personal, tetapi juga membantu Gereja tumbuh lebih baik. Sikap manut bisa berbalik arah menjadi racun yang merusak Gereja.

Ketiga, tanggung jawab etis. Mundurnya PBS dari jabatan uskup meninggalkan kejanggalan dan beban moral bagi Gereja, baik secara institusional maupun personal. Kita tentu menghargai kebijaksanaan hirarki Gereja dalam menangani kasus, tetapi dalam hubungannya dengan kondisi sosial harus jelas juga. Klerus yang secara sembrono membuka masalah Gereja harus bertindak lebih arif. Jangan sampai kita gemar melempar batu, sembunyi tangan.

Di era keterbukaan informasi, tanpa komunikasi yang sehat, Gereja Katolik berpotensi mengalami erosi kepercayaan, memperkuat potensi polarisasi dan konflik sosial, atau bahkan memicu tekanan hukum lebih dalam bagi kalangan yang secara sosial melanggar hukum sipil.