Sekber Bersama Pastor Walden Tagih Janji Gubernur Soal Penutupan TPL

Katolik Terkini - Sekretariat Bersama (Sekber) yang terdiri dari sejumlah elemen masyarakat menagih janji Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, terkait tiga solusi yang sebelumnya disampaikan untuk menyelesaikan konflik antara perusahaan produsen bubur kertas PT Toba Pulp Lestari (TPL) dengan masyarakat.

Dalam konferensi pers Sekber Tutup TPL yang digelar di Kantor JPIC Kapusin, Jalan Mongonsidi, Medan, Senin sore (17/11/2025), Pastor Walden Sitanggang OFMCap menegaskan bahwa Sekber menuntut realisasi janji Gubernur yang mencakup evaluasi menyeluruh terhadap izin dan operasional TPL, rekomendasi penutupan jika ditemukan pelanggaran, serta kunjungan ke korban konflik, khususnya di wilayah Sihaporas.

“Kami menagih janji Gubernur Sumut Bapak Bobby Nasution terkait aksi ribuan masyarakat yang meminta TPL ditutup kemarin. Dalam pernyataannya, beliau menyampaikan tiga hal penting. Namun, hingga seminggu pasca-aksi, belum ada satu pun yang direalisasikan. Kami mengingatkan Gubernur Bobby untuk segera menindaklanjuti janji tersebut. Jika tidak, Sekber akan kembali melakukan aksi,” ujar Pastor Walden.

Pastor Walden menegaskan bahwa aksi ribuan masyarakat bukanlah penolakan terhadap investasi, melainkan bentuk protes atas kerugian lingkungan, sosial, dan hak asasi manusia yang ditimbulkan TPL sejak 40 tahun lalu.

“Kehadiran TPL sejak era Indorayon telah menimbulkan berbagai masalah. Pemerintah seharusnya tanggap dan berpihak pada masyarakat yang menjadi korban,” tegasnya.

Terkait sikap Gubernur Bobby yang dinilai pesimis, Pastor Walden menilai hal itu sebenarnya menunjukkan keberpihakan kepada TPL.

“Gubernur Bobby menekankan agar investasi tidak diganggu, namun tidak menunjukkan empati pada masyarakat yang terdampak konflik. Ini jelas tidak adil, apalagi masyarakat yang terdampak adalah konstituennya sendiri,” tambah Pastor Walden.

Rocky Pasaribu, Direktur KSPPM, menambahkan bahwa jika pemerintah tidak segera menutup TPL, konflik dengan masyarakat akan terus meningkat. Ia menekankan bahwa aksi kemarin hanyalah eskalasi permukaan dari masalah yang lebih luas, termasuk kerusakan lingkungan di kawasan Danau Toba dan konflik sosial antarwarga.

“Sekarang di kawasan Danau Toba sering terjadi bencana akibat kerusakan lingkungan yang semakin massif. Pemerintah harus tegas dan menutup TPL karena sejak lama kehadirannya ditolak masyarakat,” kata Rocky.

Selain itu, Lamsiang Sitompul, mengkritik pernyataan Gubernur Bobby yang akan melakukan evaluasi terlebih dahulu. Menurutnya, masalah TPL telah muncul secara massif dan berulang, sehingga seharusnya pemerintah segera bertindak.

Lamsiang juga menyoroti kerusakan lingkungan dan kerugian sosial yang diakibatkan perusahaan selama 40 tahun beroperasi, dan mempertanyakan klaim terkait penciptaan lapangan kerja.

“Sepanjang terjadi konflik, selalu masyarakat yang ditangkap, sementara pihak TPL tidak pernah diproses. Dalam hukum, fakta yang sudah diketahui umum tidak perlu dibuktikan lagi. Pemerintah seharusnya menahan aktivitas perusahaan saat konflik terjadi sebelum solusi dicari,” ujar Lamsiang.

Jhontoni Tarihoran menegaskan bahwa aksi Sekber pada 10 November lalu bukanlah akhir dari perjuangan. Masyarakat akan terus menuntut hak atas tanah leluhur serta kelestarian lingkungan di Tanah Batak.

“Apa yang disuarakan ribuan masyarakat dalam aksi kemarin murni untuk melindungi tanah leluhur mereka,” ujar Jhontoni.

Sebagai informasi, Gubernur Sumut Bobby Nasution sebelumnya menyampaikan tiga langkah sebagai solusi konflik TPL. Pertama, evaluasi menyeluruh terhadap izin dan operasional perusahaan dan rekomendasi penutupan jika ada pelanggaran.

Kedua, kunjungan ke wilayah konflik dan konsultasi dengan masyarakat terdampak. Ketiga, memastikan keberlangsungan tenaga kerja agar tidak terdampak sosial ekonomi bila ada penghentian operasi.

Bobby juga menyebutkan bahwa Provinsi Sumut telah menyiapkan tiga rekomendasi yang akan dikirimkan ke Kementerian, yakni evaluasi izin, penyelesaian konflik sosial dan lingkungan, serta perlindungan tenaga kerja.

Sekber menegaskan, jika pemerintah tidak segera menindaklanjuti janji ini, mereka siap melanjutkan aksi untuk memastikan keadilan bagi masyarakat dan kelestarian lingkungan di wilayah TPL.(AD)