Soliditas dan Kontribusi: Pesan Penting dari Penutupan RAPIMNAS ISKA 2024

Katolik Terkini - Rapat Pimpinan Nasional Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (RAPIMNAS ISKA) resmi ditutup oleh Luky Yusgiantoro, Ketua Presidium Pusat ISKA, di RR Giri Nugraha, Palembang pada Minggu, (24/11/2024).

Penutupan acara ini menjadi momen penting dalam perjalanan dua tahun kepengurusan ISKA.

Dalam sambutannya, Arie Sulistiono, Sekretaris Jenderal PP ISKA, mengungkapkan capaian dan program yang telah dilaksanakan selama periode tersebut. Ia juga mengingatkan kepada seluruh jajaran DPP, DPD, dan DPC ISKA di seluruh Indonesia untuk menjaga soliditas organisasi, serta konsisten menjalankan amanah yang telah diberikan melalui MUNAS ISKA.

Arie mengucapkan terima kasih atas masukan konstruktif yang diterima dari berbagai narasumber, termasuk Mgr. Yohanes Harun Yuwono, Uskup Agung Palembang, Prof. Purnomo Yusgiantoro, Penasehat Presiden Bidang Energi, dan Mulyawan Margadana, mantan Ketua Presidium Pusat ISKA. 

"ISKA harus berada di mana-mana, menjadi terang dan garam dunia, memberikan kontribusi positif bagi pemerintah dan masyarakat, meskipun memiliki perbedaan politik," ujar Arie.

R. Wahyu Handoko, Wakil Sekretaris Jenderal PP ISKA, yang juga menjabat Ketua Tim Perumus RAPIMNAS ISKA, menegaskan pentingnya rumusan yang dapat menjawab tantangan bangsa, terutama dalam hal kepemimpinan negarawan. 

Salah satu usulan yang muncul adalah penundaan kenaikan PPN Barang dan Jasa dari 11% menjadi 12%, yang dinilai dapat mempengaruhi keberlanjutan usaha dan daya beli masyarakat.

Selain itu, berbagai isu strategis juga dibahas, seperti demokratisasi, ekonomi kerakyatan, pertambangan dan energi, serta kepedulian terhadap lingkungan hidup dan toleransi beragama.

Meski isu-isu tersebut cukup dinamis, RAPIMNAS ISKA tetap berlangsung dengan semangat persaudaraan dan kebersamaan yang tinggi.

RAPIMNAS ISKA 2024 ini menjadi ajang penting untuk memperkuat komitmen organisasi dalam membangun bangsa, serta menciptakan solusi bagi berbagai persoalan yang dihadapi Indonesia, termasuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerintahan yang lebih inklusif.(Andreas Daris)