Pameran Hakordia 2023: Kemenag Ambil Peran dalam Pemberantasan Korupsi dengan Sistem Keuangan Terbuka

Menteri Agama Republik Indonesia, Yaqut Cholil Qoumas dalam acara Harkodia, Minggu (10/12/2023). Dok dari kemenag.go.id

Katolik Terkini - Dalam rangka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia), Kementerian Agama (Kemenag) terus mengukuhkan komitmennya terhadap tata kelola yang baik dan transparansi dalam layanan publik. 

Menag Yaqut, pada acara Hakordia hari ini, Minggu (10/12/2023), menegaskan bahwa hampir seluruh layanan di Kemenag telah berhasil didigitalisasi, membuktikan pilihan strategis untuk meningkatkan tata kelola dan memberikan layanan publik yang lebih cepat.

Menag Yaqut menyatakan bahwa digitalisasi telah mencapai tahap penyiapan transparansi sistem keuangan di Kemenag. Upaya ini sejalan dengan semangat Hari Antikorupsi Sedunia yang diperingati setiap 9 Desember. 

KPK, sebagai leading sector, akan menyelenggarakan Pameran Hakordia di Istora Senayan, Jakarta, pada tanggal 12-13 Desember 2023, dan Kemenag akan aktif berpartisipasi sebagai bagian dari komitmennya dalam pemberantasan korupsi.

Pembangunan transparansi sistem keuangan Kemenag, seperti diungkapkan Menag, telah dimulai pada semester kedua tahun 2023. Aplikasi ini akan memungkinkan masyarakat umum untuk melihat dan mengakses informasi terkait sistem keuangan Kemenag.

"Saya ingin Kemenag menjadi sebuah akuarium yang terang benderang dan semua bisa menyaksikan apa yang ada di dalamnya. Semoga ini bisa segera tercapai," jelas Menag Yaqut, dikutip dari kemenag.go.id

Lebih lanjut, Menag Yaqut menyoroti pentingnya sistem keuangan yang transparan ini dalam mengintegrasikan berbagai sistem lain yang berkaitan dengan keuangan. Salah satu contohnya adalah integrasi sistem perjalanan dinas, yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dengan meminimalisir potensi perjalanan dinas yang memiliki double akun.

"Sistem ini akan menghasilkan output yang bisa langsung diakses oleh bendahara," tambahnya.

Dalam konteks pengadaan, Kemenag berencana untuk menggalakkan katalog sektoral Kementerian Agama, sebuah sistem e-purchasing yang akan mencatat semua transaksi pengadaan barang/jasa Kementerian Agama. 

Gus Men menyatakan bahwa saat ini, katalog sektoral masih berfokus pada pengadaan dengan sistem tender, namun ke depan, Kemenag akan mencoba mengimplementasikannya untuk semua proses pengadaan.

"Dua sistem tersebut penting karena total anggaran perjalanan dinas dan anggaran non-tender cukup besar," ungkap Gus Men.

Gus Men juga menegaskan bahwa Kemenag telah lama menerapkan prinsip cashless, di mana tidak ada lagi transaksi tunai dalam proses keuangan di Kementerian Agama. Sebagai langkah ke depan, Kemenag akan menggiatkan penggunaan kartu kredit pemerintah untuk transaksi pembayaran proses pengadaan.

Dengan komitmen ini, Kemenag terus berupaya menjadi pionir dalam penerapan teknologi dan transparansi, memastikan bahwa layanan publik yang lebih baik dan tata kelola yang baik dapat diberikan kepada masyarakat.