Dua Tahun Deklarasi Istiqlal, Pimpinan Agama Dorong Persaudaraan dan Kepedulian Bumi Jadi Gerakan Nyata

JAKARTA, Katolik Terkini – Dua tahun setelah Deklarasi Istiqlal ditandatangani Paus Fransiskus dan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar pada 5 September 2024, para pemimpin agama menegaskan pentingnya menerjemahkan semangat persaudaraan, perdamaian, dan kepedulian terhadap lingkungan ke dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Pesan tersebut mengemuka dalam acara “Ngopi Kerukunan – Dua Tahun Deklarasi Istiqlal: Merawat Persaudaraan, Meneguhkan Perdamaian” yang digelar di Henri Soetyo Hall, Kantor Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Jakarta, Senin (28/9/2026).

Ketua Komisi Hubungan Antar Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia (Kom-HAK KWI), Mgr Christophorus Tri Harsono, mengatakan Deklarasi Istiqlal harus dipandang sebagai sebuah proses yang terus berjalan. Menurutnya, masih terdapat berbagai persoalan intoleransi dan ketegangan yang menunjukkan bahwa cita-cita persaudaraan dan perdamaian belum sepenuhnya terwujud.

“Masih ada yang tidak toleran, masih banyak hal yang tidak sesuai. Tapi justru itu suatu proses yang harus selalu ada sehingga persaudaraan dan perdamaian menjadi berkualitas,” ujar Mgr Christophorus dalam sambutannya.

Ia mengajak para peserta melihat Deklarasi Istiqlal bukan sekadar dokumen atau momentum seremoni, melainkan sebuah perjalanan yang harus terus menghasilkan kebaikan.

Persaudaraan, perdamaian, dan pelestarian bumi, kata dia, perlu diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari melalui perjumpaan, kerja sama, dan tindakan konkret.

Mgr Christophorus juga menekankan bahwa perdamaian membutuhkan proses panjang untuk memperbaiki relasi, membangun kepercayaan, sekaligus belajar menerima perbedaan. Karena itu, perjumpaan lintas agama perlu terus dirawat dan tidak berhenti pada kegiatan formal.

“Dulu ngopi bersama antarumat beragama mungkin susah, sekarang sudah menjadi biasa. Tapi tidak hanya formalitas kita bertemu, kita bicara melanjutkan apa yang sudah dimulai Paus Fransiskus dan Ahmed Al-Tayeb (Dokumen Abu Dhabi-red), juga Deklarasi Istiqlal. Kita lebih bersaudara, berdamai, dan merawat bumi sebagai rumah kita bersama,” katanya.

Bantuan Kemanusiaan Perlu Menyentuh Akar Persoalan

Dalam diskusi yang dimoderatori Sekretaris Kom-HAK KWI, Romo Aloys Budi Purnomo, para peserta diajak merefleksikan bagaimana Deklarasi Istiqlal dapat diwujudkan sebagai gerakan nyata.

Salah satu refleksi disampaikan Hening Purwati Parlan, Wakil Ketua II Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah sekaligus Wakil Ketua LLHPB Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah.

Hening menyoroti krisis iklim sebagai persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga menyangkut kemanusiaan dan etika

Ia menceritakan perubahan kondisi lingkungan yang ia alami sejak kecil di Wonogiri.

“Dulu selokan di depan rumah saya di kampung, di Wonogiri dipenuhi air sekarang kering. Sungai yang waktu saya kecil untuk mandi, sekarang airnya kecil. Dulu, sehabis hujan kita dengar suara kodok sekarang tidak ada,” tuturnya.

Menurut Hening, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan dapat berlangsung secara perlahan tanpa selalu disadari. Perubahan yang terjadi sedikit demi sedikit pada akhirnya membuat manusia kehilangan sesuatu yang sebelumnya dianggap biasa.

Ia menyebutkan, sepanjang 2025 tercatat 4.727 kejadian bencana dengan lebih dari 1.600 korban jiwa. Kebakaran hutan juga terjadi dalam skala luas dan berdampak terhadap kehidupan masyarakat.

Hening mengapresiasi berbagai bentuk kepedulian umat beragama selama ini, mulai dari memberikan bantuan kepada korban bencana, pendampingan, penanaman pohon, penghijauan, hingga aksi solidaritas.

Namun, menurutnya, aksi tersebut perlu dilengkapi dengan upaya melihat akar persoalan.

“Karena ketika bumi terluka bukan hanya kita kasih obat, tapi bumi terluka harus dilihat dari akar masalahnya,” ujarnya.

Karena itu, gerakan lintas iman, menurut Hening, tidak cukup hanya hadir ketika bencana terjadi. Gerakan tersebut juga perlu ikut mendorong perubahan pada sistem dan kebijakan yang memungkinkan kerusakan lingkungan terus berlangsung.

Ia menilai persoalan lingkungan tidak semata-mata disebabkan oleh kurangnya aksi masyarakat. Terdapat persoalan yang lebih luas berkaitan dengan sistem ekonomi, politik, dan pembangunan.

Menanam pohon dan memberikan bantuan kemanusiaan tetap penting, tetapi keduanya perlu berjalan bersama dengan upaya menyentuh sumber persoalan.

Hening kemudian mengusulkan keterlibatan umat beragama dalam tiga tingkatan. Pada tingkat komunitas, gerakan perlu membangun kesadaran, solidaritas, dan kekuatan sosial. Pada tingkat kebijakan, pendekatan perlu dilakukan secara tenang, terukur, dan berbasis bukti. Sementara pada tingkat etika, para pemimpin agama perlu menyuarakan nilai-nilai moral bersama dalam upaya melindungi bumi.

Dehumanisasi dan Pesan dari Pohon Bodhi

Refleksi lain disampaikan Bhante Dhammasubho Mahathera. Ia mengajak peserta melihat hubungan antara ajaran Buddha, kemanusiaan, dan kelestarian alam.

Menurut Bhante, Siddharta Gautama belajar dari alam semesta dan menemukan pentingnya pengertian yang benar dalam menjalani kehidupan.

“Untuk menyelamatkan bumi ini hanya dengan satu kata pengertian benar. Benar untuk diri sendiri, benar untuk orang lain, dan benar untuk lingkungan,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya membedakan ruang kehidupan keagamaan dan kehidupan bernegara. Menurutnya, hukum agama, hukum negara, dan hukum alam semesta memiliki ruang masing-masing.

Dalam konteks dehumanisasi, Bhante mengangkat salam dalam tradisi Buddha, “Sabbe Satta Bhavantu Sukhitatta,” yang bermakna doa agar semua makhluk berbahagia.

Menurutnya, pesan tersebut dapat menjadi inspirasi universal untuk membangun penghormatan terhadap kehidupan.

Ia mengusulkan agar pesan tersebut diperkenalkan secara lebih luas, antara lain melalui poster, tulisan di kendaraan, maupun media sosial.

“Mudah-mudahan dunia bisa berdamai,” ujarnya.

Bhante juga mengajak peserta melihat pengalaman sejumlah negara dalam menjaga kelestarian alam. Ia mencontohkan Bhutan dan Sri Lanka sebagai negara yang memiliki tradisi dan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan.

Ia juga menyoroti pohon Bodhi yang memiliki makna penting dalam tradisi Buddhis. Pohon tersebut berkaitan dengan perjalanan Siddharta Gautama menuju pencerahan.

Menurut Bhante, pohon Bodhi juga dapat menjadi simbol hubungan antara spiritualitas, manusia, dan alam.

Ia mengisahkan sejumlah kegiatan penghijauan yang pernah dilakukan, termasuk penanaman pohon Bodhi di beberapa lokasi di Jakarta, seperti Waduk Pluit, Taman Kalijodo, dan kawasan Daan Mogot.

Namun, ia menyayangkan sejumlah pohon yang telah ditanam kemudian hilang karena pembangunan.

“Kami menanam di Waduk Pluit, di Taman Kalijodo, ada juga di Taman Kota, Daan Mogot. Sudah izinnya susah karena mereka tidak tahu tentang pepohonan, begitu tumbuh subur di mana-mana tiba-tiba hilang sama sekali. Bersih dibabat habis karena ada proyek jalan,” ungkapnya.

Bagi umat Buddha, pohon Bodhi memiliki makna simbolis yang kuat karena menjadi tempat Siddharta Gautama bermeditasi hingga mencapai pencerahan.

“Maka di mana-mana kalau di situ terdapat pohon Bodhi, bisa diduga pada zaman lama di daerah tersebut ada komunitas Buddhis,” katanya.

Merawat Persaudaraan sebagai Gerakan Bersama

Pertemuan tersebut memperlihatkan bahwa Deklarasi Istiqlal tidak hanya berbicara tentang hubungan antaragama, tetapi juga menyentuh persoalan kemanusiaan dan lingkungan.

Dua tahun setelah deklarasi ditandatangani, para pemimpin agama mendorong agar semangat persaudaraan dan perdamaian terus diterjemahkan melalui tindakan konkret: membangun perjumpaan lintas iman, memperkuat solidaritas kemanusiaan, menjaga lingkungan, sekaligus menyuarakan nilai etis dalam menghadapi persoalan sosial dan ekologis.

Dengan demikian, Deklarasi Istiqlal tidak berhenti sebagai dokumen yang dikenang setiap tahun, tetapi menjadi proses bersama untuk merawat persaudaraan, meneguhkan perdamaian, dan menjaga bumi sebagai rumah bersama.